News Aimas – PMKRI Aimas soroti masuknya 19 unit ekskavator di wilayah Metamani, Kabupaten Sorong Selatan. Organisasi mahasiswa ini mempertanyakan kejelasan aktivitas alat berat tersebut serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
PMKRI Aimas menilai kehadiran ekskavator dalam jumlah besar tidak boleh terjadi tanpa pengawasan yang jelas dari pihak terkait. Mereka meminta pemerintah daerah dan instansi berwenang segera memberikan penjelasan mengenai tujuan operasional alat berat tersebut. Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Baca Juga : Vihara Buddha Sasana Aimas Simbol Harmoni Umat
PMKRI Aimas juga mempertanyakan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya dalam menyikapi persoalan ini. Mereka menilai MRP memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.
Selain itu, PMKRI Aimas menyoroti potensi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari aktivitas ekskavator. Penggunaan alat berat berpotensi merusak ekosistem jika tidak disertai dengan kajian lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, mereka mendesak adanya transparansi terkait izin dan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL).
PMKRI Aimas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan lingkungan. Mereka menegaskan bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
PMKRI Aimas juga meminta aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan pengecekan di lapangan. Langkah ini dinilai penting guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam penggunaan alat berat tersebut.
Dengan sorotan ini, PMKRI Aimas berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan klarifikasi serta mengambil langkah yang tepat. Mereka ingin memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Melalui sikap kritis ini, PMKRI Aimas menunjukkan komitmennya dalam mengawal isu-isu yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan di Papua Barat Daya.
