Aimas – Prabowo panggil sejumlah menteri mulai menunjukkan arah kebijakan ekonominya bahkan sebelum resmi dilantik. Terbaru, ia memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi ekonomi untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) soal devisa hasil ekspor (DHE), yang selama ini menjadi salah satu kunci kestabilan nilai tukar rupiah dan ketahanan moneter nasional.
Langkah ini bukan sekadar rapat teknis biasa—ini sinyal perubahan. Bahwa Prabowo ingin memastikan setiap dolar hasil keringat bangsa benar-benar kembali ke tanah air.
Ada Apa dengan Devisa Hasil Ekspor?
Devisa Hasil Ekspor adalah uang hasil ekspor yang seharusnya masuk dan disimpan di dalam negeri, minimal untuk sementara waktu. Aturan yang berlaku saat ini mewajibkan eksportir untuk menempatkan sebagian DHE di sistem keuangan nasional selama jangka waktu tertentu, terutama di sektor sumber daya alam (SDA).
Baca Juga : Menkomdigi ingin kaum perempuan lebih berdaya di ruang digital
Namun, belakangan ini muncul keluhan—baik dari kalangan pelaku usaha maupun ekonom. Ada yang menyebut aturannya terlalu kaku, ada juga yang menyayangkan minimnya sanksi bagi pelanggar
Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak DHE yang “nyangkut” di luar negeri. Padahal, jika masuk ke dalam negeri, devisa itu bisa memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah, dan bahkan mengurangi tekanan inflasi.
Rapat Tertutup, Tapi Pesannya Terbuka
Pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini melibatkan tokoh-tokoh kunci di bidang ekonomi—termasuk Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian ESDM, hingga pejabat dari Kemenko Perekonomian.
Menurut sumber internal, Prabowo ingin agar regulasi DHE tidak hanya “menakutkan” di atas kertas, tapi benar-benar bisa efektif diterapkan tanpa membunuh gairah ekspor.
Ekonomi Nasional Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Ancaman
Dalam evaluasi tersebut, beberapa isu krusial turut dibahas:
-
Apakah DHE sebaiknya diwajibkan dalam bentuk rupiah atau valuta asing?
-
Berapa lama DHE harus “parkir” di bank nasional?
-
Apa bentuk sanksi yang benar-benar efektif dan adil bagi eksportir nakal?
-
Apakah perlu ada insentif bunga bagi eksportir patuh?
Langkah Prabowo ini menunjukkan bahwa pemerintah ke depan ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kenyamanan dunia usaha.
